Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER KPU Wahyu Setiawan (WS) disangkakan menerima suap senilai Rp600 juta untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR dari PDIP Harun Masiku.
Kasus rasuah yang berawal dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menunjukan kebobrokan integritas penyelenggara pemilu.
"Intinya sehebat apapun sistem pemilu yang kita bangunan kalau integritasnya bobrok maka semua akan sia-sia," kata anggota Komisi II DPR RI, Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Jumat (10/1).
Menurut Syamsul, korupsi yang dilakukan WS menunjukkan persekongkolan jahat yang mempermalukan pribadi dan institusinya. Hal ini tidak boleh dibiarkan dalam upaya membangun marwah demokrasi.
"Kejadian spt ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi kalau penyelenggara pemilu bermain-main dalam melaksanakan tugasnya. Ingat lho kita ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat maka kita perlu harus berbenah," terangnya.
Guna menutup celah permufakatan serupa yang mencoreng muka demokrasi Indonesia, ia mendorong penyelenggara pemilu dan semua partai politik bersama-sama menciptakan demokrasi yang sehat yakni menjunjung dan mentaati peraturan yang berlaku.
Baca juga : OTT Lagi, KPK Tangkap Komisioner KPU
Selain itu, kata dia, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu perlu diperkuat. Itu bisa melalui penguatan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna menjaga mutu integritas penyelenggara pemilu.
Salah satunya dengan menambah porsi anggaran DKPP supaya mampu menangani seluruh aduan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
"Selama ini pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu tidak bisa lanjut karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang ada di DKPP," pungkasnya. (Cah/OL-09)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved