Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP mengelak melakukan upaya untuk mengubah keputusan pergantian antar waktu (PAW) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara rasuah. Pasalnya mekanisme tersebut mengikuti putusan penyelenggara pemilu dan partai berlambang Kepala Banteng itu mentaatinya.
"Terkait PAW kita diikat dengan UU partai dan KPU, enggak ada ruang gerak untuk bermain karena peraturan sangat ketat," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela melihat persiapan Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP di JIExpo, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut dia, PDIP PAW sudah dilakukan puluhan kali dan tidak ada sebuah proses negosiasi di luar ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut sangat jelas sehingga tidak terdapat ruang lain mengganti legislator yang sah oleh pihak lain.
"Bahkan kami pernah mengaalami saat kami lakukan paw, ada gugatan, itu memerlukan waktu 2 tahun makanya partai harus hati-hati melakukan PAW," ujarnya.
Mengenai duduk perkara yang menjerat kader PDIP, Harun Masiku yang diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto enggan berandai-andai.
Baca juga : OTT Lagi, KPK Tangkap Komisioner KPU
"Kita harus melihat terlebih dulu apa ya g nanti disampaikan KPK. Intinya partai terus memberikan dukungan terhadap hal-hal tersebut terhadap pencegahan terhadap pemberantasan korupsi," pungkasnya. (Cah/OL-09)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved