Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERSANGKA kasus suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Sidoarjo, Jawa Timur, Bupati Sidoarjo Saifulah Ilah ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia ditahan usai pemeriksaan intensif pada Kamis (9/1) sekitar pukul 03.30 WIB.
"Pemberi (suap ditahan di) Pom Guntur, selebihnya (bupati dan tersangka lainnya) Rutan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (9/1).
Ali menuturkan keenam tersangka yaitu unsur penerima yakni Saifulah Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Lalu sebagai pemberi meliputi swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi bakal ditahan selama 20 hari ke depan.
Baca juga: KPK Tetap Garang di Tengah Keraguan
Sesaat sebelum dibawa ke Rutan KPK, Saifulah tetap membantah dirinya menerima suap dari proyek infrastruktur itu. Dia tidak merasa bersalah.
"Minta maaf kenapa, enggak salah kok," ucap Saifulah.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah (SSI) sebagai tersangka. Saiful diduga menerima suap dari pihak swasta Ibnu Ghopur (IGR) terkait sejumlah proyek di Sidoarjo.
Uang Rp350 juta diberikan Ghopur dalam tas ransel melalui ajudan Saiful, Novianto (N). (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved