Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AREA rumah tahanan (rutan) C-1 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengalami banjir pada Rabu (1/1) kemarin.
Rutan yang berada di belakang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Kuningan, Jakarta Selatan itu, sempat tergenang banjir setinggi 30-50 sentimeter.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan para tahanan sempat dievakuasi ke area lobi gedung ACLC. Banjir menggenangi rutan sejak Rabu (1/1) pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Kini, kondisinya sudah normal kembali dan para tahanan sudah dikembalikan ke rutan.
Baca juga : Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
"Sekarang sudah normal kembali. Kemarin di bagian luar (rutan) air setinggi lutut sehingga masuk ke ruang tahanan di lantai ground. Tahanan sempat dievakuasi sementara ke lobi gedung menunggu petugas menyedot air," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/1).
Di kawasan Gedung ACLC KPK, banjir terpantau sudah surut. Genangan air sudah tidak lagi terihat di kawasan tersebut. Ali menambahkan meski saat kondisi telah normal kembali, KPK tetap mengantisipasi ancaman banjir.
Jika kembali terjadi banjir, tahanan di Rutan C-1 rencananya akan dievakuasi ke Rutan K-4 di Gedung Merah Putih KPK atau di Rutan Pomdam Jaya Guntur yang kondisinya terbebas banjir.
Sejak Rabu (1/1), banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved