Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meyakini kemampuan pimpinan baru KPK dalam memberantas korupsi. Lima orang pimpinan baru KPK dinilainya sebagai sosok-sosok yang tepat dan berintegritas.
"Bersyukur, ditunjuknya lima orang Dewan Pengawas KPK yg terdiri dari orang2 yg berintegritas memberi harapan bagi lebih baiknya KPK daripada yang dikhawatirkan sebelumnya," ujar Mahfud, dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Selasa, 24/12).
Baca terkait : Mahfud Sebut Ada Kemungkinan Dewas KPK Dipilih Timsel
Mahfud mengakui dalam perjalanan KPK, sosok pemimpin baru kerap diragukan berbagai pihak. Namun, mereka akhirnya tetap mampu menunjukkan kerja maksimal."Berdasar pengalaman, pimpinan KPK yang baru terpilih selalu diragukan. Ketika Tim Agus Raharjo terpilih dulu, banyak yg meragukan tapi ternyata ok, bagus. Mudah-mudahan yang sekarang pun begitu pula," ujar Mahfud.
Mahfud juga berharap bahwa Dewan Pengawas KPK yang dilantik presiden dapat bekerja dengan maksimal.
"Semoga Dewas dan Komisioner bisa bersinergi menguatkan pemberantasan korupsi," ujar Mahfud.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019--2019 yang meliputi Ketua Firli Bahuri dan empat wakil ketua yakni Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron. (Pro/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved