Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Bidang Pengawasan Formappi, M. Djadijono, berharap agar Prolegnas 2020-2024 rampung sesuai target. Namun ia memberi catatan Prolegnas yang rampung bukan rancangan undang-undang (RUU) yang memicu gejolak publik.
"Mudah-mudahan selesai dan yang diputus bukan UU yang memperoleh penentangan begitu luas untuk cepat diselesaikan misalnya UU pertanahan, RUU KUHP, RUU Minerba, RUU kemasyarakatan dan sebagainya yang banyak ditentang," ujar Djadijono usai paparan evaluasi kinerja DPR MS (masa sidang) 1 2019-2020, DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/12).
Sejak dilantik, DPR telah menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU).
Sebanyak 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 Desember 2019.
Djadijono juga mengungkapkan kekhawatirannya jika RUU tersebut diputus tanpa memperhatikan aspirasi publik maka akan berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
"Saya khawatir kalau itu segera diputus tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang, itu akan muncul gejolak-gejolak baru di tahun 2020," tandasnya. (Zuq/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
DPR RI mendorong perlindungan pengemudi ojol melalui RUU pekerja gig. Legislator meminta masukan konkret agar regulasi lebih tepat sasaran.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved