Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem lakukan simulasi lima pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pilkada 2020.
Untuk bakal calon wali kota Makassar, yaitu Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 yang merupakan kader NasDem, dan Irman Yasin Limpo alias None, Kepala Balibangda Pemprov Sulsel.
Pada posisi wakil, nama yang mencuat adalah Ketua DPC NasDem Makassar, yang saat ini sebagai legislator di DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi alias Cicu, Ketua Garda Wanita Malahayati, Indira Chunda Thita Syahrul, dan Taufiqqul Hidayat Ande Latief alias Onasis, seorang pengusha.
Saat dikomfirmasi simulasi tersebut, Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse enggan banyak bicara terkait Pilwalkot Makassar. Tapi ia tidak membantah simulasi pasangan tersebut.
''Yang jelas, tidak ada yang boleh mengklaim, semuanya sama,'' katanya, Jumat (13/12)
Sejak awal, banyak yang prediksi dua nama yang bisa berpeluang mengendarai Partai NasDem, yaitu Danny Pomanto dan None.
''Danny yang berangkat sebagai kader, kemudian None yang sudah disebut-sebut figur eksternal yang berpeluang," ungkap Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif.
Saat dimintai tanggapannya, None pun mengaku tetap realistis dalam melihat peluang di pilkada Makassar.
"Kalau sekarang harus realistis lihat survei. Saya juga meyakini tidak butuh waktu lama untuk mengimbangi popularitas ataupun elektabilitas yang lainnya. Tetapi, saya optimis lewati mereka," akunya.
Sementara itu, Danny Pomanto sejak awal juga meyakini bakal bisa mendapatkan rekomendasi Partai Nasdem. Mengingat sekarang ini ia adalah kader, meski belum jadi jaminan.
Tapi keyakinan Danny cukup beralasan. Terlebih lagi, dari semua bakal kandidat yang mencuat, hasil survei menyebutkan nama Danny masih teratas dibanding yang lain dengan elektabilitas 38 persen. (OL-11)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved