Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyebut ada 7.000 surat aduan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya dan 30% mempunyai potensi korupsi.
"Ada 7.000 surat yang masuk ke KPK, 30% punya potensi korupsi. Jadi, 30% dari 7.000 dibagi 365 hari setahun, berarti KPK harusnya memenjarakan lima orang lebih dalam sehari," ungkap Saut dalam acara Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi, di Jakarta, kemarin.
Dalam paparannya, Saut menyinggung integritas seseorang yang harus terus dirawat untuk mencegah korupsi. "Bangun integritas itu harus hari demi hari. Ibarat matahari, ibarat kita salat lima waktu, ibarat saya ke gereja tiap minggu, jangan pernah berhenti," ujarnya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi. Para penyuluh antikorupsi bisa bertemu langsung dengan gubernur masing-masing untuk berinteraksi mengenai pencegahan korupsi.
"Jadi, bapak-bapak harus punya target seminggu ketemu gubernur berapa kali. Harus punya target. Teruslah melakukan interaksi dengan banyak orang," paparnya.
Penyuluh antikorupsi dapat membantu kerja KPK yang terbatas karena sumber daya manusia. "Walaupun KPK punya bidang masuk ke semua jenjang pendidikan, karena itu perintah undang-undang, bagian lain KPK punya keterbatasan dari sisi resource. Kami harus minta tolong siapa? Dengan keterbatasan itu, kemudian masuk ada orang yang sama-sama punya passion dengan KPK yang kemudian saya sebut belahan hatinya KPK," tutur Saut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengawal pemberantasan korupsi mengingat banyak kasus korupsi besar yang belum terjamah. (Mal/Dhk/Ant/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved