Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Komjen Pol Firli Bahuri menganggap konsep Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersifat individual. Selain itu, OTT hanya menang populer.
"KPK tidak boleh kerja sendiri. OTT itu sendiri. Setelah lakukan eksekusi, baru koordinasi menghubungi Kapolda, kejaksaan," terang dia dalam Program Opsi 2 Sisi di Metro TV, Senin (9/12).
Bahkan, menurut dia, banyaknya OTT tidak signifikan dengan pengembalian aset. Ia mencontohkan pada 2018 saat OTT paling banyak dilakukan. Terdapat 123 kali OTT dengan jumlah tersangka 423 orang.
"OTT banyak pada Pasal 5 tentang penyuapan. Tapi aset yang diselamatkan tidak besar," tambah dia.
Baca juga: Tepat di Hari Antikorupsi, MAKI Gugat 5 Kasus Korupsi Mangkrak
Ia juga melihat OTT lebih populer daripada kegiatan KPK lainnya, seperti pendidikan atau kampanye antikorupsi. Keduanya dianggap memiliki dampak yang lebih besar.
"Lakukan upaya mitigasi supaya tidak ada orang terlibat korupsi. Kita kurangi korupsi," imbuh dia.
Masih berhubungan dengan mitigasi, Firli juga beranggapan pencegahan harus dilakukan melalui sistem. Artinya, sistem pemerintahan yang lemah atau gagal, sebaiknya segera diperkuat atau diperbaiki.
"Kalau OTT dampaknya cuma tertangkap. Kalau sistem tidak diperbaiki, tetap ada (korupsi) karena sistem tetap terbuka," terang dia. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved