Pastikan Toleransi Hadir dalam Pelayanan Publik

MENTERI Agama Fachrul Razi memastikan bahwa toleransi dan moderasi beragama ada dalam setiap pelayanan publik yang dilaksanakan kementerian yang dipimpinnya.   

Fachrul kembali menegaskan bahwa moderasi yang dimaksudkan bukan pada agamanya, melainkan pada pergaulan sesama yang dinamakan moderasi beragama.

"Bukan moderasi agama karena agama sudah moderat, tidak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi ialah pergaulan sesama kita, yang kami namakan moderasi beragama," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Masalah intoleransi dan radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir kembali mengundang kekhawatiran banyak pihak.

Selain pemerintah, masyarakat turut berkontribusi melakukan kontranarasi dan edukasi terkait antiradikalisme dan intoleransi.

Masalah ini mengemuka dalam dialog kebangsaan bertajuk Sudah Krisis Radikalismekah Indonesia saat Ini?, yang digelar Alumni Universitas Trisakti Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Taruwara Jaya (TUJF).

Pada kesempatan itu turut diluncurkan Crisis Center Radikalisme & Intoleransi di Jakarta, kemarin. Diskusi itu menghadirkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2014-2019, Sidharto Danusubroto, yang sekaligus anggota Dewan Kehormatan TUJF.

Menurut Sidharto, TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi dibentuk karena masih kurangnya pemahaman mengenai dua hal itu sehingga dalam penanganannya masyarakat turut berperan membantu pemerintah.

MI/MOHAMAD IRFAN

Ketua Wantimpres 2014 dan Penasehat TUJ Foundation (TUJF) Sidarto Danusubroto (tengah) bersama dengan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen H Hamli (kiri) dan Direktur Eksekutif Crisi Center TUJF Tommy Rahaditia (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi faham Radikalisme pada acara pekuncuran TUJ Foundatin di Jakarta, Rabu (26/11/2019).

"Kegiatan TUJF Crisis Center Radikalisme dan Intoleransi ini akan kami fokuskan di lingkungan kampus dan BUMNdahulu," ucapnya.

Ia berharap terbentuknya TUJF Crisis Center bisa memicu lebih banyak partisipasi masyarakat dalam memerangi radikalisme dan intoleransi.

Pembicara lainnya ialah Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Hamli. Ia menyampaikan, dalam menangkal intoleransi dan radikalisme, peran organisasi keagamaan sangat penting, terutama di Indonesia.

Hamli menyampaikan pendorong utama kelompok-kelompok intoleran dan radikal dalam menyebarkan paham mereka ialah agama.

Untuk menangkalnya, imbuh Hamli, yakni dengan menguatkan narasi kebangsaan, mode-rasi beragama, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. (Ind/Ant/X-11)