Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSYAWARAH Nasional Partai Golkar 406 Desember mendatang bukan hanya diisi dengan agenda pemilihan Ketua Umum Golkar, tapi juga dijadikan ajang untuk memantapkan visi misi Golkar dalam mempersiapkan kader terbaik untuk kepentingan bangsa.
Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berlangsung di Jakarta, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto menyebut kaderisasi dan regenerasi di internal partai merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Airlangga Golkar harus mampu melakukan regenerasi kader-kadernya.
"Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.
Seeprti yang sudah diketahui sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati beberapa posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun di pemerintahan.
Baca juga : Aklamasi Berisiko Memecah Partai Golkar
Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga kader Golkar yang dilahirkan dari proses regenrasi yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan).
“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menegaskan, pascamunas Golkar harus terus mampu mensuplai kader menjadi pemimpin nasional (eksekutif/legislatif) yang berkualitas.
"Sudah banyak lembaga (sekokah/kampus) yang mencetak kaderisasi pemimpin, namun Golkar, salah satu partai yang memiliki struktur hingga kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus melahirkan pemimpin," ucapnya. (Ol-7)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved