Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengharapkan Presiden Jokowi bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke 8 NasDem pada 11 November. Tidak hanya itu, NasDem juga meminta Presiden ke 7 itu berkenan memberikan arahan dan masukan.
"Acara puncak nanti presiden dan wakil presiden juga para menteri, rekan parpol termasuk dari negera sahabat yang jalin hubungan kerja dengan partai Nasdem kami undang pada puncak HUT ke 8 NasDem yakni 11 November," .jelas Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G. Plate di sela Kongres II dan HUT ke 8 Partai NasDem, di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut dia, NasDem mengundang dan mengharapkan Presiden Jokowi hadir pada puncak perayaan HUT ke 8. Pada kesempatan itu juga NasDem mengundang Wakil Presiden Maruf Amin berikut petinggi partai politik dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya.
"Itu akan dilakukan pada Senin tanggal 11 November. Saat itu kami tentu sangat berharap bapak Presiden punya waktu dan hadir bersama keluarga besar partai NasDem dan memberikan kata sambutan arah politik dan lainnya," ujarnya.
Menurut dia, acara HUT juga bersamaan dengan pelaksanaan Kongres II NasDem. Hal itu dilakukan termasuk di awal periode kabinet Indonesia Maju dalam rangka menegaskan sikap NasDem untuk pembangunan lima tahun ke depan.
"Itu semuanya saya perlu sampaikan kongres ini strategis bagi NasDem karena dilakukan di awal masa pemerintan kabinet Indonesia maju. Kami tentu sebagai anggota koalisi akan siapkan betul-betul," pungkasnya. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved