Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut anggaran subsidi Rp77 triliun untuk rakyat miskin tidak efisien karena tidak tepat sasaran.
Ia berharap Kementerian Sosial memiliki data akurat tentang rakyat miskin. "Akibat data tidak akurat (subsidi tidak efisien). Di antaranya gas melon (3 kg), itu kan untuk orang miskin, tapi nyatanya ke mana-mana," ungkap Agus seusai beraudiensi dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi gas 3 kilogram sangat besar. "Itu subsidinya sangat besar, kami menyebutkan Rp77 triliun itu sangat tidak efisien. Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan pendidikan, bantuan BPJS," ujarnya.
Menurut Agus, penggunaan anggaran akan efisien jika Kementerian Sosial bisa mengolah data dengan baik.
Mensos sepakat dengan pernyataan Agus tersebut. Ia menjamin penyelenggaraan kegiatan dan program di Kemensos berjalan bersih. Kemensos akan merapikan data agar pemberian subsidi tepat sasaran.
"Menyangkut program, kemudian data yang lebih akurat, yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Kami terima dengan sangat baik saran KPK ini," ucap Juliari.
Ari, sapaan akrab Juliari Batubara, menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam menjalankan program kerja. Salah satu kerja sama yang tengah berjalan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Menyangkut data-data yang harus berbasis NIK (nomor induk kependudukan). Ini salah satu bentuk konkret yang harus segera kita tindak lanjuti. Juga ada di Kemenkes (Kementerian Kesehatan) juga ada di yang lain," paparnya.
Politikus PDI Perjuangan itu bertekat membuat Kemensos bersih dari korupsi, membenahi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (Dhk/P-3)
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved