Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, tidak perlu ''baper'' alias bawa perasaan terkait pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman di kantor PKS pada Rabu (30/10).
''Mungkin Pak Surya Paloh sudah lama tidak ketemu Pak Sohibul Iman, mungkin dengan saya tidak begitu kangen, biasa saja, tidak
perlu dibawa ke perasaan,'' ujar Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, siang tadi.
Dari pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman tersebut, dihasilkan kesepahaman kedua partai yang sama-sama menghargai pilihan politik
masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi. ''Pertemuannya) biasa saja, partai ketemu partai biasa, sesama tokoh
politik ketemu ya biasa, biasa sekali, tidak ada masalah, jangan dikaitkan NasDem ketemu PKS lalu koalisi rapuh apa hubungannnya? Tidak ada hubungannya,'' tambah Presiden.
Presiden pun menilai demi kebaikan negara, pertemuan tersebut pun baik. ''Untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, ketema-ketemu menurut saya baik saja,'' ungkap Presiden.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman tersebut dimulai pada 16.00 WIB dan berakhir sekitar 17.03 WIB yang menghasilkan tiga nota kesepahaman.
Pertama, kedua partai saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang dari luar pemerintahan. Di
saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem di dalam pemerintahan. Perbedaan sikap politik kedua partai tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and
balances di DPR RI.
Kedua, mereka sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dengan baik dan benar, keluhuran akhlak dan keteladanan para elite sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keduanya juga tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, kedua partai menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis Bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerjasama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai kebangsaan dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan Partai atau golongan. (OL-11)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved