Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem tidak pandang bulu dalam menjalankan misi mempererat kerja sama untuk membangun bangsa. Setelah kemarin, (Rabu 30/10) bertemu dengan jajaran elit DPP PKS, NasDem juga akan menemui PAN dan Demokrat.
"Kita cari waktu saja. Kalau sekarang kita lakukan dua tiga hari empat hari ini dianggap karena melodrama lagi," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai menerima jajaran petinggi media media massa nasional, di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis, (31/10).
Surya meminta semua pihak memahami secara utuh pesan dan tujuan dari rangkaian silaturahmi kebangsaan yang tengah dirajut NasDem. Pasalnya bangsa ini sangat besar, maka membutuhkan kekuatan yang besar pula untuk mewujudkan seluruhnya cita-citanya.
Baca juga: 3 Poin Kesepakatan NasDem dan PKS
Kemudian, kata dia, dalam menggalang kekuatan itu NasDem tidak membedakan pilihan politik antara partai pendukung dan penyeimbang pemerintahan. Semua sama dan memiliki keunggulan masing-masing dan ketika itu disatukan maka cukup untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.
"Jangan sampai terkesan seperti itu (mau jadi oposisi). Dan ini (silahturami) juga penting dan yakinlah tidak ada gap satu sama lain," pungkasnya. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved