Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta merekomendasikan Surya Paloh agar terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Kongres II Partai NasDem 8-10 November 2019.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai NasDem DKI Jakarta yang dihadiri fungsionaris Partai NasDem se-DKI Jakarta di The Media Hotel, Jl. Gunung Sahari 12, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).
Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan hasil rekomendasi Rakorwil Partai NasDem memutuskan untuk DKI Jakarta secara aklamasi agar Surya Paloh memimpin kembali Partai NasDem.
“Kita sepakat pada Kongres II NasDem nanti meminta kepada Bapak Surya Paloh untuk menjadi ketua umum kita,” ujar Wibi Andrino dalam keterangan tertulis, Senin (28/10).
Baca juga: NasDem Target Menang Besar di Pilkada Sulteng
Wibi mengatakan, kepemimpinan Surya Paloh selama ini telah membuat Partai NasDem menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Surya Paloh diakui Wibi telah menjadi model baru dalam perpolitikan di Indonesia. Salah satunya, politik tanpa mahar yang selama ini belum pernah terdengar sekalipun dalam blantika perpolitikan di Indonesia.
“Saya rasa baru pertama kali ada pemikiran-pemikiran seperti itu disampaikan sehingga menjadi role model baru dalam perpolitikan di Indonesia,” terang Wibi.
Wibi mengungkapkan, Ketua Umum Surya Paloh selalu mengajarkan kepada semua kadernya untuk mendukung tanpa syarat jika ada putra terbaik bangsa yang maju sebagai kepala pemerintahan. Hal itu dibuktikan saat mengusung Joko Widodo untuk maju sebagai presiden pada Pilpres 2014. Saat itu, NasDem tegas mendukung Jokowi tanpa syarat.
Dukungan tersebut pun kembali dilakukan NasDem pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini.
“Begitu juga saat Pilkada DKI 2017, NasDem menjadi partai pertama yang mendukung Basuki Thahaja Purnama (BTP) untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat dukungan tersebut, NasDem tidak meminta satu rupiah pun kepada beliau,” ungkapnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, ke depan tugas-tugas kader Partai NasDem akan semakin dinamis dan berat yaitu dengan mempertahankan pemikiran-pemikiran Surya Paloh sehingga menjadi gaya berpolitik kader NasDem hingga tingkat bawah.
“Politik tidak hanya bertransaksi, kita beri apa dapatnya apa. Ini terbukti dari militansi kader-kader NasDem di DKI Jakarta,” pungkasnya. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved