Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Minarta Dutahutama, Purnama Dasadiputra Prasetyo, dalam kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.
Purnama dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.
"Purnama Dasadiputra Prasetyo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LJP terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/10).
Selain Purnama, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Leonardo, yaitu Komisaris PT Royal Mukti Sakti Gatot Prayogo, supir Kementerian PUPR Sugiyanto, Direktur PT Menara Dutahutama Phan Ferdi Handoko, Direktur PT Menara Dahutama Krispina Lenny Tendra, dan pihak swasta bernama Aji Setiawan. Saksi Krispina Lenny Tendra juga diperiksa untuk tersangka anggota BPK Rizal Djalil.
Baca juga: KPK Jamin Bisa Tangkap Paulus Tannos
Dalam kasus itu, Rizal Djalil diduga turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.
Rizal diduga menerima suap dari Leonardo selaku komisaris perusahaan tersebut senilai 100 ribu dolar Singapura.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rizal membantah praktek rasuah yang disangkakan kepadanya. Adapun KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki dan meningkatkan status penanganan perkara yang menjerat anggota BPK itu.
Selain diduga menerima miliaran rupiah dalam bentuk dolar singapura, KPK juga menduga Rizal terlibat pengaturan laporan pemeriksaan keuangan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kurun waktu 2014-2016. (A-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved