Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (MEndagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Koordinasi sudah dilakukan," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9).
Ia mengatakan bahwa pihaknya pernah berdiskusi dengan Kemendikbud mengenai dana BOS.
"Bapak Mendikbud ingin prosedurnya lebih detail sehingga penerimaan dana BOS itu tepat sasaran," ucapnya.
Baca juga: ICW Dorong Sinergi Awasi Dana Bos
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong sinergi Kemendikbud dan Kemendagri dalam melakukan pengawasan dana BOS.
Pasalnya, adanya temuan penyelewengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS di sejumlah daerah mengindikasikan kurangnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait.
Lebih lanjut, Tjahjo pun mengakui bahwa Inspektorat daerah di bawah Kemendagri masih belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan. Maka itu, pihaknya akan terus mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Inspektorat daerah tersebut.
"Terus kita optimalkan," tandasnya. (A-4)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved