Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia akan bertemu dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk melaporkan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam pertemuan ini akan disampaikan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan informasi mengenai upaya pelemahan tehadap lembaga antikorupsi di Indonesia (KPK) yang dilakukan oleh pemerintah RI dan DPR RI," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (19/9)
Lebih lanjut Kurnia mengatakan penyampaikan surat kepada Sekjen PBB dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, dimaksudkan agar kondisi Indonesia dapat menjadi perhatian PBB maupun dunia internasional.
"Hari ini Kamis 19 September 2019 jam 13-14 akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia," kata Kurnia.
Proses pertemuan antara koalisi dan perwakilan UNODC atau PBB Bidang Narkoba dan Kriminal akan dilakukan tertutup di Kantor UNODC, Gedung Menara Thamrin Jakarta.
Nantinya, hasil pertemuan dan surat untuk Sekjen PBB akan disampaikan oleh Koalisi kepada publik setelah acara selesai. (OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved