Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Bendara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono.
Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman terkait dengan pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SUK (Sukiman)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).
Sukiman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak Natan Pasomba yang juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut.
Komisi antirasuah menduga Natan memberikan suap kepada Sukiman untuk memuluskan pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
Saat ini, Natan sudah diproses di meja hijau. Dia didakwa menyuap Sukiman Rp2,65 miliar dan US$22 ribu. Suap diberikan agar Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.
Dalam persidangan tersebut, Sukiman disebut menerima fee lima kali terkait DAK Kabupaten Pegunungan Arfak.
Fee disebut diberikan secara bertahap oleh Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya. (Dhk/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved