Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai upaya pencegahan, penegakkan, dan pemberantasan korupsi sebaiknya tidak sekedar hanya ditumpukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, perlu adanya sinergi antarlembaga penegakkan hukum guna bersama-sama memberantas praktik lancung tersebut.
"Sejatinya harus didorong bersinergi dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi, oleh karena itu sangat mustahil bisa terungkap keseluruhannya, kalau hanya mengandalkan kinerja dari krpk sendiri," ujar Ray Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Minggu (1/9).
Baca juga: Jaksa Agung : OTT jaksa Hasil Kerja Sama dengan KPK
Ia menilai banyaknya perwakilan jaksa ataupun polisi yang masuk dalam daftar Capim KPK bukanlah sebagai bentuk prestasi. Ray justru menilai hal tersebut sebagai sindiran bahwa orang-orang yang memiliki semangat kuat dalam memberantas korupsi tidak mampu diwadahi atau difasilitasi lewat lembaga tersebut.
Untuk itu, Ray berharap agar dua institusi penegak hukum yakni kepolisian maupun kejaksaan berkomitmen dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi di institusi masing-masing. Sebab kedua perwakilan dari institusi tersebut kerap mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.
"Yang memiliki kepentingan kuat dalam pemberanatas korupsi khususnya dalam kepolisian kejaksaan justru harus diwadahi dalam rangka pemberantasan korupsi, bukan dilepas ke KPK. Sehingga tiga institusi itu bisa bekerja secara sinergi dalam rangka pemberantasan korupsi bukan sebaliknya menumpu di KPK," tukasnya.
Lebih lanjut, Ray juga berharap agar presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memerintahkan kepolisan dan kejaksaan untuk membentuk tim atau divisi khusus antikorupsi, alih-alih mengirim perwakilannya dalam seleksi Capim KPK.
"Sebaiknya orang-orang itu kembali ke polisi, ke jaksa membangun institusi antikorupsi di kepolisian dan kejaksaan dalam rangka memberantas korupsi dengan bersinergi dengan KPK," tutupnya. (Uca/A-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved