MP Golkar Tetap Bekerja

MAHKAMAH Partai (MP) Golkar tetap berupaya menyelesaikan dualisme kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) di partai berlambang pohon beringin itu,

"Kalau ada perkara yang masuk, wajib diproses. Tidak boleh ada yang melarang. Kalau ada yang melarang, itu berarti melanggar undang-undang," kata anggota MP Golkar Andi Matalatta di Jakarta, kemarin.

Pascaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kubu Agung meminta MP menindaklanjuti putusan tersebut guna mengakhir konflik internal Golkar. Namun, kubu Ical menolak penyelesaian melalui MP.

Menurut Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Leo Nababan, putusan PN Jakarta Pusat menetapkan bahwa perselisihan yang terjadi antara kubu Agung dan kubu Ical merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan melalui MP. Aturan mengenai MP diatur dalam Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Kami taat hukum. Apa yang sudah diputuskan oleh PN Jakarta Pusat akan kami laksanakan secara konsekuen," tegas Leo.

Kubu Agung, kata Leo, memercayai netralitas MP yang menurut rencana akan segera menggelar sidang penyelesaian konflik internal Golkar.

"Kami percaya penuh integritas kelima anggota MP," kata dia. Dia berharap MP bisa menyelesaikan persoalan dualisme kepemimpinan Golkar dengan seadil-adilnya.

Sebelumnya, kubu Agung menggugat kubu Ical ke PN Jakarta Pusat melalui gugatan bernomor 579/ PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014.

Gugatan itu ditujukan kepada Aburizal Bakrie (tergugat I), Idrus Marham (tergugat II), Fadel Muhammad (tergugat III), Nurdin Halid (tergugat IV), dan Ahmadi Noor Supit (tergugat V).

Dalam putusannya pada 3 Februari 2015, PN Jakpus menyatakan gugatan kubu Agung tidak dapat diterima karena majelis hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara penguggat dan tergugat merupakan masalah partai yang harus diselesaikan melalui MP.

Wakil Ketua Umum Golkar versi munas Jakarta Yorrys Raweyai menambahkan, dalam amar putusan PN Jakpus jelas disebutkan PN tidak bisa menyidangkan pokok perkara.

Oleh karena itu, pokok masalah itu dikembalikan ke MP yang dipimpin Muladi. "PN tidak bisa melanjutkan untuk menyidangkan pokok perkara sebelum MP bersidang. Makanya kami meminta MP untuk menyelesaikannya," jelas Yorrys.

Ia mengungkapkan bahwa MP akan menggelar sidang perdana pada Rabu (11/2) di Kantor DPP Golkar, Slipi. "MP sudah rapat sendiri, mereka hanya meminta fasilitas yang ada di kantor DPP," terangnya.

Sudah clear
Sementara itu, Bendahara Umum Golkar versi munas Bali, Bambang Soesatyo, mengatakan tidak ada putusan yang menyebutkan gugatan kubu Agung diselesaikan melalui MP. "Enggak ada keputusan itu," cetusnya.

Ia mengatakan PN Jakpus telah memutuskan menolak gugatan kubu Agung untuk seluruhnya. "Keputusan tersebut jelas dan clear. Untuk itu, kami mengimbau kubu Agung tidak perlu lagi membangun opini seolah ada amar putusan hakim yang menerintahkan agar kedua pihak membawa perselisihan ke MP," tuturnya.