Pengamat: Tanggung Jawab atas Kecelakaan Transportasi Libatkan Berbagai Aspek

DALAM tata kelola perusahaan negara, evaluasi atas pimpinan tidak bisa hanya didasarkan pada satu peristiwa, apalagi saat penyebab kecelakaan belum ditetapkan secara resmi.

Karena itu, desakan agar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab, tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa dasar objektif dan hasil investigasi yang jelas. “Permintaan mundur atas Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan pada tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik kemudian melihat ada agenda lain di balik itu,” ungkap pengamat sosial politik Muslim Arbi, di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Muslim menegaskan tanggung jawab atas kecelakaan transportasi bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek antara lain faktor operasional, teknis, sistem keselamatan, hingga pengawasan internal.

Baca juga : Kecelakaan Bus Transjakarta di Margasatwa Jakarta Selatan, 1 Pejalan Kaki Tewas

Menurutnya, tidak tepat jika seluruh beban langsung diarahkan kepada pucuk pimpinan tanpa melihat akar persoalan secara menyeluruh. “Jika setiap kecelakaan langsung direspons tuntutan mundur atas Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi jadi politisasi atas musibah,” katanya.

Lebih jauh, Muslim mengungkapkan adanya indikasi kepentingan tertentu yang perlu dicermati publik. “Saya menduga ada kepentingan lain. Ini harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Pada sisi lain, Muslim pun menyoroti kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin yang dinilainya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut ada peningkatan signifikan dalam pelayanan publik.

Baca juga : MTI dan Jasa Raharja Kolaborasi Tekan Angka Kecelakaan

Transformasi yang dilakukan oleh KAI antara lain meliputi digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan pendapatan perusahaan yang disebut mencapai Rp16,83 triliun. “Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujarnya.

Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh serta independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dia meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan terhadap sistem. Namun, apabila ditemukan adanya kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang harus jadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Firnando H Ganinduto mendesak Dirut KAI mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. (H-2)