Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkat tangan (OTT) di wilayah Jakarta Selatan, Rabu (31/7) malam. OTT itu menjaring Direksi Angkasa Pura II.
"Ya benar, KPK mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan malam ini di daerah Jakarta Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8).
OTT itu merupakan penindakan setelah adanya laporan masyarakat terkait adanya transaksi pihak BUMN.
Dugaan sementara, telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI.
Baca juga: Operasi Tangkap Tangan, KPK Ciduk Direksi PT Angkasa Pura II
Dari OTT tersebut, KPK menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam transaksi saat operasi senyap dilakukan.
"Tim KPK telah mengamankan 5 orang dari unsur Direksi PT AP II, pihak dari PT INTI, dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," tukas Basaria.
Basaria menambahkan, dari giat tangkap tangan itu, diamankan pula uang dalam pecahan dolar Singapura yang dijumlahkan setara dengan Rp1 miliar.
Beberapa orang yang diamankan telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
"Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut," tutup Basaria. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved