Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

KPK Diminta Monitor Potensi Transaksional Pemilihan Ketua MPR

Akmal Fauzi
30/7/2019 14:54
KPK Diminta Monitor Potensi Transaksional Pemilihan Ketua MPR
Peneliti ICW Donal Fariz.(MI/Rommy Pujianto)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memonitor potensi politik transaksional di dalam pemilihan ketua MPR RI. Lobi-lobi politik antarpartai politik dinilai bisa berpotensi dan berujung penyuapan.

"Bukan tidak mungkin politik transaksional terjadi. KPK perlu monitoring lobi-lobi poltik yang berujung pada suap pemilihan ketua MPR,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (30/7).

Dia menjelaskan, jabatan ketua MPR masih menjadi rebutan antar parpol lantaran menjadi posisi yang strategis untuk karir politik. Donal bahkan menyebut, ketua MPR bisa jadi ‘tangga’ untuk menuju calon presiden di pemilu 2024.

“Posisi MPR 1 (Ketua MPR) menjadi menarik karena seolah menjadi anak tangga menuju RI 1. Itu jalan tol yang dekat dengan RI 1. Maka posisi ini menjadi strategis,” jelasnya. (OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya