Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik LIPI, Siti Zuhro, mengatakan nama-nama menteri yang diajukan sebaiknya hanya diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai politik. Menurutnya, parpol tidak perlu membeberkan daftar nama yang diajukan ke publik sebelum dipilih oleh Jokowi. Hal ini, kata ia, malah akan memicu polemik.
"Presiden dan pimpinan partai lah soal nama. Tidak usah ke mana-mana. Kalau iya, nanti malah digoreng. Kalau digoreng ramai terus. Kapan pemerintah ini bekerja? Bagusnya jangan. Bagaimanapun pilihan presiden kan nantinya juga harus diikuti rakyat," kata Siti, ketika dihubungi, Minggu (28/7).
Baca juga: Golkar Inginkan Posisi Ketua MPR RI
Siti menilai, jika daftar nama tersebut diungkap oleh parpol dari awal, maka akan membuat parpol dan kader menjadi bahan perbincangan untuk dicari kesalahannya. Selain itu, apabila nantinya tidak terpilih, maka akan membuat malu kader yang bersangkutan.
"Makanya, cukup jadi obrolan presiden dan pimpinan partai. Parpol dan kadernya juga tidak akan kehilangan muka. Presiden kan punya hak prerogatif, jangan didikte," kata Siti.
Maka dari itu, Siti menilai, pimpinan parpol lebih baik bersikap bijaksana terkait nama-nama yang diajukan menjadi menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pimpinan parpol tidak perlu menjelaskan secara detail perihal daftar nama dan berapa kader yang disodorkan kepada Jokowi.
"Kita menyaksikan hal baru, belum pernah ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri. Ketika media bertanya dan publik ingin tahu bilang saja kami diminta oleh Presiden, ada nama, tidak perlu sepuluh atau ada beberapa nama. Nanti persilakan dipilih mana yang terbaik oleh Presiden," kata Siti.
Siti mengatakan, publik hanya bertugas sebagai pengawal nama-nama yang dipilih Jokowi. Terkait keputusan memilih kandidat yang tetap, kata dia, tentu Jokowi memiliki kewenangan penuh.
Baca juga: Jokowi Berharap ke Depan Harus Anak Muda Pegang Peranan
Dengan nama-nama yang telah diterima Jokowi, kata ia, diharapkan telah melalui penyaringan kapabilitas, integritas, dan kemampuan manajerial. Sehingga, Siti mengatakan Jokowi leluasa memilih nama-nama yang terbaik.
"Semua dipersiapkan secara matang oleh partai, bukan malah menyodorkan sepuluh nama. Jadi ada keleluasaan dari Presiden untuk memilih calon yang disampaikan. Ketika banyak disampaikan, bukan berarti semua yang diakomodasi, tapi memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih yang terbaik, sehingga tidak salah," pungkasnya. (OL-6)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved