Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY), tidak memenuhi panggilan hari ini. Febri mengatakan, RY meminta untuk menjadwal ulang pemeriksaannya lantaran saat ini ia tengah sakit.
RY diagendakan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemotongan uang dan gratifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Febri mengatakan penyidik KPK telah menentukan jadwal pemeriksaan tersebut. Namun, ia tidak merinci kapan persisnya pemeriksaan ulang terhadap RY.
"RY tidak hadir tadi mengirimkan informasi meminta penjadwalan ulang karena dalam keadaan sakit, jadi nanti akan kami panggil sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh penyidik," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Baca juga: Polisi Buru Koordinator Massa Perusakan Asrama Brimob
Lebih lanjut, Febri mengatakan, selain Yasin, KPK juga memanggil empat orang lainnya dalam kasus yang sama, yakni eks Kepala Badan Perizinan Terpadu Bogor Udin Syamsudin, Kepala Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, Rahmat Mulyana. Lalu, Pegawai Dispenda Kabupaten Bogor Sri Hartati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati.
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pemotongan anggaran yang dianggap hutang oleh tersangka Yasin," ujar Febri.
Seperti diberitakan, Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi. Selama menjabat Bupati Bogor periode 2008-2014, Yasin diduga meminta, menerima, dan memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.
Uang tersebut diduga digunakan Rachmat Yasin untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor menggelar layanan perpustakaan keliling sebagai upaya mendekatkan akses literasi kepada masyarakat di ruang publik.
HUJAN yang disertai tiupan angin kencang menyebabkan kejadian bencana di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung dn Kabupaten Bogor, Jawa Bara
TIM dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri menyelidiki kasus ledakan yang terjadi di Loxus Padel di Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di tingkat daerah, volume sampah di Kabupaten Bogor yang mencapai ribuan ton per hari turut meningkatkan potensi munculnya titik-titik timbulan sampah liar.
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
PASANGAN suami istri yang merupakan pemudik dari Bogor, Jawa Barat, mengalami insiden memilukan. Keduanya terbawa hanyut arus deras di saluran drainase Cianjur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved