Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung Republik Indonesia melepas jabatan tiga jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/6). Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Jan S Maringka dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.
Ketiga jaksa tersebut ialah Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Agus Winoto, Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejati DKI Yuniar Sinar Pamungkas, dan Kepala Subseksi Penuntutan pada Aspidum Kejati DKI Yadi Herdianto.
"Kejaksaan telah melepaskan jabatan struktural terhadap Jaksa AW (Agus Winoto), YSP (Yuniar S Pamungkas), dan YH (Yadi Herdianto) dari jabatan strukturalnya di Kejati DKI Jakarta," kata Jan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik JAM Intel, ketiga jaksa terindikasi melanggar kode etik dan perilaku jaksa. Saat ini, kata Jan, ketiganya diproses Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. "Dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kejaksaan mampu secara profesional menangani permasalahan ini," ucap Jan.
Ia mengungkapkan, Kejati DKI sedang melaksanakan proyek percontohan program reformasi birokrasi. Itu juga dilakukan dengan melakukan rotasi terhadap seluruh pejabat. "Saat ini Aspidum dijabat Roberthus Tacoy (sebelumnya Asintel Kejati DKI Jakarta), Asintel dijabat oleh Teuku Rahman (sebelumnya Kajari Jaktim), dan Kajari Jaktim dijabat oleh Yudi Kristiana (sebelumnya Kajari Salatiga dan pernah bertugas di KPK)," terang Jan.
Jan juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik dengan KPK guna mengusut kasus ini. Hal itu juga sebagai wujud sinergi dalam pemberantasan korupsi.
Pihak Kejati DKI Jakarta menambahkan penanganan perkara yang melibatkan Agus Winoto merupakan pelimpahan dari Polda. Penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat hanya bersifat administratif. Semua pengendalian ada di Kejaksaan Tinggi.
Berdasarkan pemeriksaan intelijen dan pengawasan kejaksaan tidak benar ada keterlibatan Kejari Jakarta Barat terkait pelimpahan penanganan perkara tersebut.
Sambut baik
KPK menyambut baik keputusan Kejagung yang mencopot jabatan Agus Winoto sebagai Aspidum Kejati DKI Jakarta. Agus telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap Rp200 juta dari Sendy Perico dan kuasa hukumnya Alvin Suherman. Suap diberikan agar Agus memperberat hukuman lawan Sendy dalam sidang perkara penipuan investasi Rp11 miliar di PN Jakarta Barat.
"Kami menyimak penyampaian informasi dari Kejaksaan Agung, saya kira tindakan cepat yang dilakukan tersebut memang perlu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, kemarin.
Ketika menyinggung dua jaksa yang lain, Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas, Febri mengakui keduanya tidak ditetapkan tersangka meski turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Pasalnya, tidak ada cukup bukti terhadap keduanya. (Medcom/P-2)
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
Lakukan pengembangan, KPK tetapkan 2 tersangka baru kasus pengadaan LNG di PT Pertamina
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Mantan Penyelidik KPK, Harun Al Rasyid mengatakan OTT bukan sekadar hiburan, melainkan teknik penyelidikan yang menakutkan dan memprihatinkan bagi pejabat nakal.
KPK yakin Gazalba Saleh tidak akan kabur usai dinyatakan bebas
KEJAKSAAN memeriksa Kepala SMPN 19 Kota Depok dalam dugaan kasus penyalagunaan wewenang manipulasi nilai rapor puluhan siswa agar masuk SMA-SMK Negeri Tahun Ajaran 2024-2025.
Kejaksaan tahan pasturi pemalsu data surat
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menyentuh cukong besar yang diduga bermain di belakang layar
Beberapa selebriti Indonesia harus berhadapan dengan hukum atas berbagai kasus, mulai dari korupsi hingga narkoba dan KDRT.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang dapat melemahkan institusi mereka.
Jaksa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perannya. Simak apa saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved