Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i mengatakan kader Gerindra di daerah cenderung ingin Gerindra tetap menjadi oposisi. Ia mengatakan mereka umumnya ingin agar tetap ada pihak oposisi untuk menjaga demokrasi.
"Ya, saya kira seperti itu. Bahwa kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (1/7).
Syafi'i mengatakan sejauh ini memang belum ada pembicaraan resmi di internal elite partai Gerindra terkait sikap politik pasca putusan MK. Mereka masih mencari waktu dan menunggu arahan Prabowo untuk segera melakukan pertemuan. Tidak hanya dengan jajaran elite partai, pertemuan juga akan dilakukan dengan melibatkan pakar-pakar politik dan kenegaraan lainnya.
"Saya kira tiap ada hal yang sangat penting Pak Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Pak Prabowo pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutuskan dalam pertemuan nasional internal partai," ujar Syafi'i.
Soal arah partai, Syafi'i juga mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri di kabinet dan pimpinan di parlemen. Ia mengatakan hal itu akan bisa dibahas setelah ada penetapan arah partai.
Namun, Syafi'i mengatakan besar kemungkinan Prabowo akan tetap memilih sebagai oposisi. Ia mengatakan menciptakan demokrasi yang seimbang selalu jadi tujuan Prabowo.
"Saya kira kita sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat dan pak Prabowo sendiri adalah orang yang sangat demokratis. Dan menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance. Yaitu selain partai pendukung, harus ada partai oposisi. Dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," ujar Syafi'i.
baca juga: Pengamat: Kinerja Airlangga Kurang Puaskan Jokowi
Bila nanti telah ada keputusan pasti menjadi oposisi, Syafi'i mengatakan Gerindra membebaskan partai-partai koalisinya untuk memilih apakah akan ikut menjadi oposisi atau tidak.
"Kalau itu tentu hak dan kebijakan masing-masing, mungkin bisa ditanyakan pada PKS, PAN dan partai lain," ujar Syafi'i. (OL-3)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Raja Antoni mengingatkan bahwa untuk menjadi partai yang berhasil perlu menyiapkan infrastruktur partai yang kuat dan sehat.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved