Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GOLKAR membuka ruang yang luas bagi kader beringin yang ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum di forum musyawarah nasional (Munas)
"Boleh saja yang merasa punya satu visi untuk bisa memperbaiki organisasi tentu saja dibuka ruang seluas-luasnya," kata anggota Fraksi Golkar di DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (26/6).
"Jika prosesnya itu lebih transparan dan juga lebih terbuka kaya misalnya saja debat, konvensi, ya menarik juga saya kira dalam proses rekrutmen leader," ujar dia.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Bertukar Pikiran dengan Media Group
Ia mengatakan Golkar sudah berpengalaman menggunakan metode konvensi dalam pemilihan calon ketua umum. Situasi itu dianggap menunjukkan kalau Golkar tak pernah kekurangan kader untuk menjadi pemimpin.
Ketua Umum Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu meyakini Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan pemimpin yang terbuka. Ia yakin Airlangga tidak memaksakan harus ada calon tunggal dalam bursa caketum Golkar.
"Kader-kader Golkar yang merasa punya jagoan-jagoan baik laki-laki atau perempuan juga boleh saja," ujarnya.
Hetifah melihat iklim demokratis harus diciptakan dalam tubuh partai Golkar. Namun, ia juga menyarankan agar keberlangsungan partai juga menjadi perhitungan. (OL-8)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved