Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengimbau agar semua pihak bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pilpres 2019. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, meyakini pascaputusan MK, semua pihak akan merajut kembali persatuan bangsa dengan damai.
"Kita itu selalu rukun, kekeluargaan dan saling mengasihi di antara kita semua. Kita tetap damai, kan itu ciri khas masyarakat Indonesia. Itu harus kita tonjolkan," ujar Evi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga: KPU Minta Semua Pihak Patuhi Putusan MK untuk Disiplin Konstitusi
Terkait dengan adanya sejumlah gerakan massa yang hadir menjelang putusan MK, misalnya 'Tahlilan Akbar 266', KPU tidak ambil pusing. Menurut Evi, pihaknya fokus pada tugas lain, misalnya menyiapkan tahapan Pilkada 2020 serta menyiapkan langkah apa saja terkait putusan MK.
"Ya, unjuk rasa ini tentu kami tidak bisa menghindari atau menolak. Ini bagian daripada demokrasi kita. Kami fokus pada tugas saja untuk menindaklanjuti putusan MK. (Besok) kami hanya akan mendengarkan keputusan dari MK. Sampai saat ini kita bekerja seperti biasa," pungkasnya. (OL-6)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved