Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengimbau agar semua pihak bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pilpres 2019. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, meyakini pascaputusan MK, semua pihak akan merajut kembali persatuan bangsa dengan damai.
"Kita itu selalu rukun, kekeluargaan dan saling mengasihi di antara kita semua. Kita tetap damai, kan itu ciri khas masyarakat Indonesia. Itu harus kita tonjolkan," ujar Evi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga: KPU Minta Semua Pihak Patuhi Putusan MK untuk Disiplin Konstitusi
Terkait dengan adanya sejumlah gerakan massa yang hadir menjelang putusan MK, misalnya 'Tahlilan Akbar 266', KPU tidak ambil pusing. Menurut Evi, pihaknya fokus pada tugas lain, misalnya menyiapkan tahapan Pilkada 2020 serta menyiapkan langkah apa saja terkait putusan MK.
"Ya, unjuk rasa ini tentu kami tidak bisa menghindari atau menolak. Ini bagian daripada demokrasi kita. Kami fokus pada tugas saja untuk menindaklanjuti putusan MK. (Besok) kami hanya akan mendengarkan keputusan dari MK. Sampai saat ini kita bekerja seperti biasa," pungkasnya. (OL-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved