Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya di seluruh Indonesia untuk tak euforia dan berpuas diri dengan hasil pemilu 2019. Perbaikan diri melalui otokritik perlu dilakukan sehingga tugas memajukan bangsa bisa diwujudkan.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya saat menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) PDIP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (23/6) siang.
Baca juga: Relawan 01 Jadi Garda Depan Rekonsiliasi
Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Megawati serta menjelaskan bahwa kongres partai dipercepat sebagai penggunaan hak prerogatif ketua umum. Sebab ketua umum partai menginginkan kemenangan di pemilu 2019 tidak me-ninabobok-kan para kader.
"Menang itu indah kata Ibu Ketua Umum. Karenanya, juga membawa tanggung jawab bagi kita," kata Hasto.
Megawati disebutnya meminta para kader agar mengingat bahwa organisasi partai itu akan ada sepanjang negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada. Sehingga tak boleh tenggelam dalam euforia kemenangan. Namun justru melakukan otokritik demi memperbaiki kekurangan.
"Tantangan kerpartaian ke depan justru lebih berat. Ketika Ibu Mega bilang kalaupun beliau dipercaya lagi memimpin, beliau akan meminta kader disiplin dan militan, para ketua di daerah harus sosok yang berani pasang badan membela Pancasila," ujar Hasto. (Ins/A-5)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved