Cegah Prajurit Terpapar Radikalisme, BPIP Kerja Sama dengan TNI

PERTEMUAN antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan pimpinan TNI bertujuan untuk membahas sekaligus mencegah terpaparnya prajurit dalam paham radikalisme. Pertemuan yang diinisiasi BPIP akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Plt Kepala BPIP Hariyono, mengatakan rencana tersebut terkait informasi yang menyebut sebanyak 3% prajurit TNI terpapar paham radikalime dan tidak setuju dengan Pancasila. Informasi itu dilontarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (19/6).

"Pertemuan informal dengan para pimpinan TNI sudah. Dalam waktu dekat kami juga akan kembali bertemu dengan pimpinan TNI," ujar Hariyono di sela-sela acara Rapat Koordinasi dan Temu BPIP dengan Media Massa dalam Rangka Bulan Pancasila 2019, di Harris Hotel and Conventions, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/6).

Selain menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan TNI, BPIP akan menemui jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut dia, ada dugaan bahwa yang terpapar radikalisme bukan hanya prajurit TNI namun juga aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: BPIP Gandeng Media Massa untuk Membumikan Pancasila

"Termasuk koordinasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Kalau kasusnya terpapar akibat pemahaman itu menjadi bagian kami. Kalau mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan negara, itu bagian BNPT dan Detasemen Khusus 88 Polri."

Prajurit yang diduga terpapar radikalisme, sambung dia, kemungkinan adalah mereka yang berusia muda atau ketika duduk di sekolah dasar hingga sekolah menengah tidak pernah merasakan mata pelajaran Pancasila. Itu akan semakin parah apabila mereka bertemu kelompok tertentu dan langsung tertarik dengan ide tersebut.

Sebelumnya, Ryamizard berharap agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada Sumpah Prajurit, serta menyatakan kesetiaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, imbuh Ryamizard, selain prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme, ada pula 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar setuju dengan wacana pembentukan negara Islam atau Khilafah. Bahkan, sebanyak 18,1% pegawai swasta, 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN yang juga menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. (OL-1)