Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUASA hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Dorel Almir, mengaku kesulitan menyertakan alat bukti dengan nomor P-155 terkait jumlah DPT invalid karena keterbatasan mesin fotokopi untuk memperbanyak berkas alat bukti.
"Tadi ada beberapa kekurangan yang belum dimasukkan. Kami tadi sudah memasukkan. Hanya saja karena ada kekurangmampuan alat fotokopi, kami coba selesaikan baru 6 rangkap. Termasuk alat bukti yg dibicarakan dalam persidangan, alat bukti P155," kata Dorel dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/9).
Hakim anggota MK Suhartoyo menjelaskan jumlah rangkap dokumen untuk kepentingan kemudahan pengecekan oleh hakim.
"Esensi alat bukti harus 12 rangkap itu sesungguhnya untuk memudahkan setiap hakim. Tapi esensinya bukan untuk pihak termohon atau terkait," jelasnya.
Baca juga: Ditanya Soal Bukti 17,5 Juta Data Bermasalah, Kubu 02 Kelimpungan
Menanggapi pernyataan Dorel tersebut, Ketua Hakim MK Anwar Usman memberikan waktu ke pemohon untuk melengkapi berkas hingga pukul 16:00 WIB.
"Sudah diputuskan boleh dikumpulkan nanti pukul 16.00 WIB," ujar Anwar.
Sebelumnya, Hakim MK Enny meminta bukti bernomor P-155 yang dicantumkan oleh Tim Prabowo sebagai bukti 17,5 juta DPT invalid.
"Ini buktinya P-155 tolong hadirkan buat dikonfrontir dengan bukti KPU. Saya cari bukti P155 itu tidak ada," pinta Enny.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved