Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sempat mengancam akan mengusir Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), dari ruang sidang. Hal itu terjadi karena BW memotong ucapan Arief saat sedang berbicara dengan saksi dari kubu 02 yang bernama Idham.
"Saudara bukan tim BPN (Prabowo?)" tanya Arief.
"Bukan. Saya di kampung," jawab Idham.
Arief lantas menanyakan apa kaitan Idham yang berasal dari kampung terhadap kesaksiannya dengan dugaan temuan DPT bermasalah di tingkat nasional. Sebelumnya, Idham menyebut akan menyampaikan dugaan kecurangan pilpres yang terjadi di tingkat nasional.
"Kalau dari kampung mestinya yang diketahui situasi di kampung," kata Arief.
Baca juga: Saksi 02 tak Bisa Jelaskan Korelasi DPT Ganda dan Perolehan Suara
Lantaran tak menjawab, BW pun menjawab pernyataan Arief.
"Saya di kampung tapi bisa mengakses dunia di kampung. Jadi jangan judgement seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa. Mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan," imbuh BW.
Suasana mulai memanas. Arief meminta agar BW tak menjawab karena pertanyaan itu ditujukan pada Idham.
"Begini Pak Bambang, saya kira saya sudah cukup dan saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah setop," ucap Arief.
BW pun tak terima dan langsung memotong pernyataan Arief. Namun belum selesai menyampaikan, Arief dengan tegas langsung menjawab.
"Kalau tidak setop, Pak Bambang saya suruh keluar," tegas Arief.
BW pun dengan tegas menolak.
"Saya mohon maaf kalau saksi saya dalam tekanan terus, saya akan tolak. Saksi saya ditekan oleh bapak," tutur BW.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved