Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) IV hari ini, Rab, (19/6). Rakernas tersebut dijadwalkan membahas beberapa rencana strategis PDIP di periode 2019--2024. Rakernas tersebut bersifat tertutup untuk media dan masyarakat umun.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tertutupnya Rakernas karena di dalamnya nanti akan lebih banyak dibahas mengenai agenda internal partai. Hal itu dianggap tidak dapat diekspos ke publik.
"Partai menyadari keheningan dalam politik penting dalam kontemplasi politik. Terlebih ketika PDI Perjuangan memerlukan suasana khusus, memerlukan kejernihan alam pikir guna merumuskan agenda strategis internal partai ke depan," ujar Hasto, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6).
Hasto mengatakan PDIP akan berupaya tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan rakyat ke PDIP dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
PDIP akan merumuskan seluruh tanggung jawab partai dalam mewujudkan harapan rakyat. Khususnya yang telah mendukung PDIP hingga menang di pileg.
Baca juga: Dipercepat, Kongres V PDIP Bakal Digelar Agustus 2019
"Kami tidak menanggapi kemenangan dengan euforia. Kami bersyukur, dipercaya kembali oleh rakyat," ujar Hasto.
Selain itu, Rakernas IV secara khusus sebagai untuk mempersiapkan konsolidasi partai dalam rangka pelaksanaan Kongres V yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2019 di Bali.
Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan Rakernas hari ini akan menjadi ajang evaluasi bagi PDIP. Baik pada kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah pascapemilu 2019.
Ia menilai performa mesin partai di beberapa daerah dalam pemilu 2019 masih kurang maksimal.
"Karena ada daerah yang kita tidak dapat kursi sama sekali seperti di Sumatra Barat. Ini kan treatment khusus harus dilakukan," ujar Andreas. (OL-2)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved