Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum memastikan pihaknya sudah mempersiapkan diri dengan data-data untuk melakoni sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6) nanti.
Ketua Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan, pihaknya sudah siap untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
"Kami sih sudah siap ya, semua jawabnya juga sudah siap. Data-data dan alat bukti juga sudah siap, dan tuduhan itu kan nggak ada yang signifikan lah begitu," ujar Ali saat dihubungi Media Indonesia pada Minggu (16/6).
Ali mengaku bahwa pihaknya telah siap dengan data-data yang meliputi hampir seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan.
Baca juga : Gugatan PHPU 02 Dinilai Tumpang Tindih dan Inkonsisten
Tahapan tersebut meliputi tahapan pendaftaran, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dana kampanye, penghitungan perolehan suara dan rekapnya, serta Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).
"Semuanya kan sudah terdokumentasi dengan baik ya oleh KPU, sehingga tinggal kita ambil datanya," terang Ali.
Ali kemudian menambahkan, bahwa pihaknya hanya perlu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) guna mematangkan jawaban yang akan diungkapkan dalam persidangan nanti.
"Tinggal kami kan koordinasi dengan teman-teman KPU daerah untuk melengkapi kalau masih ada yang kurang. Data-data apa yang mau ditambahkan, apa saja tanggapan dari teman-teman kabupaten/kota," tambah Ali.
Sebelumnya, Ali mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan jawaban atas perbaikan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi, sekalipun sejatinya KPU maupun pihak terkait lainnya menolak perbaikan permohonan tersebut.
"Tapi dalam jawaban kami, kami akan sampaikan kami menolak perbaikan permohonan mereka. Kami hormati MK sebagai lembaga yang selama ini dipercaya. Sehingga jika MK tadi memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan jawaban, ya kami lakukan," jawab Ali di Gedung MK pada Jumat (14/6).
Ali mengaku bahwa jawaban tersebut disiapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap MK yang telah memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan jawaban. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam menyelenggarakan pemilu. (OL-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved