Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019, Rohamurmuziy ialah terkait dengan proses administrasi pascapembantaran.
"Jadi ada beberapa administrasi yang harus kami selesaikan lagi, karena pembantarannya dicabut setelah dokter RS Polri mengatakan tidak dibutuhkan lagi rawat inap," kata Febri di gedung KPK, Rabu (12/6).
Penyidikan kepada Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, kata Febri akan dilanjutkan kembali mengingat mantan Ketua Umum PPP itu baru menjalani masa penahanan selama 20 hari.
"Kalau memang masih dapat dilakukan perpanjangan penahananan 30 hari ke depan atau 30 hari kedua, karena maksimal jangka waktu penahanan adalah 120 hari dalam hukum perkara," tukas Febri.
Dalam kasus ini Romi sempat beberapa kali dibantarkan lantaran kondisi kesehatannya menurun. Romi kembali mengeluh sakit dan dibantarkan penahanannya di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur sejak Jumat (31/5).
Pada Jumat (24/5) Romi sempat diperiksa lagi di gedung KPK Jakarta setelah sebelumnya sempat dibantarkan penahanannya di RS Polri.
"Sehat, sehat kalau sekarang," ucap Romi saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5).
Untuk diketahui, Romi juga pernah dibantarkan penahanannya di RS Polri selama satu bulan sejak Selasa (2/4) dan baru kembali ke Rutan Cabang KPK pada Kamis (2/5).
Selanjutnya, Romi kembali dibantarkan penahanannya di RS Polri Jakarta Timur sejak Senin (13/5) malam dan kembali ke Rutan Cabang KPK pada Rabu (15/5).
KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima, yakni Romi.
Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. (A-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved