Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan dirinya bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Maluku dan Maluku Utara menyatakan sepakat menjadi bagian dari agen pemberantasan korupsi.
"Kami tadi diterima KPK tadi banyak diskusi, banyak masukan khususnya bagaimana Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah itu keinginan bersama sepakat sebagai agen pencegahan atau pemberantasan korupsi di daerah," tuturnya di Gedung KPK, Rabu (12/6).
Para Gubernur dan Wakil tadi, kata Tjahjo, sepakat akan hal yang telah didiskusikan. Hal itu lantaran mereka memiliki janji politik saat kampanye, diantaranya ialah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Sepakat, Gubernur Lampung Arinal Djuanedi menyatakan akan menunjukkan keteladanan selama menjabat sebagai Gubernur. "Paling tidak saya dan wakil ingin menunjukan ketauladanan agar dikemudian hari kejadian korupsi di Lampung sangat kecil. Karena kalau pemimpinnya teladan, biasanya menurun sampai ke bawah. Saya kira itu," ujarnya.
Baca juga: Jokowi: Saya Tegas dan tak Pandang Bulu Berantas Korupsi
Sementara, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan, diskusi yang dilakukan dengan petinggi KPK menghasilkan suatu pembelajaran yang luar biasa bagi dirinya.
Ia juga mengharapkan, kedatangannya ke KPK sebagai yang pertama dan terakhir kalinya. Oleh karenanya ia akan berkomitmen atas kesepakatannya tersebut.
"Kami akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan apa yang kita sampaikan pada KPK. Kami adalah agen dari KPK," tukasnya.
Pun demikian dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani. Ia menyatakan memiliki komitmen sama dengan dua pasang Gubernur lainnya untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia, "Semoga kami berbuat yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Terima kasih," kata Abdul. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved