Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghitung semua uang dari dalam 84 kardus terkait dugaan kasus suap bidang pelayaran dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso.
"Uang yang ditemukan KPK dalam 84 kardus dan dua kontainer plastik di PT. Inersia pasca OTT beberapa waktu lalu telah selesai dihitung. Total nilai uang Rp8,45 Miliar tersebut saat ini disita sebagai bagian dari berkas perkara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kamis (23/5).
Pembukaan kardus dan penghitungan uang yang dilakukan oleh penyidik KPK, kata Febri, membutuhkan waktu setidaknya selama sebulan. Dari penghitungan itu, diketahui uang tersebut dimasukkan dalam amplop didominasi pecahan uang Rp20.000.
"Sebagian besar uang dalam pecahan 20 ribu. Perhitungan ini dilakukan mulai dari29 Maret sampai dengan 10 Mei 2019. Jadi memang butuh waktu, karena kami harus secara hati-hati tentu saja, dan memastikan uang dalam satu persatu amplop tersebut dihitung," jelasnya.
Selain itu, hari ini KPK juga memeriksa kepada dua orang saksi. Mereka ialah anggota DPR RI Fraksi Golkar Eka Sastra dan Kepala Sub Direktorat DAK 1 Direktorat Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan Sandy Firdaus.
"Dari kedua saksi tersebut, penyidik mendalami keterangan terkait penerimaan gratifikasi oleh tersangka BSP," imbuh Febri.
Sementara, dalam perkara yang sama, KPK memperpanjang masa penahanan kepada Bowo dan Indung selama 30 hari ke depan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved