Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SETELAH sempat berencana mengabaikan jalur pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno memastikan akan menempuh jalur hukum.
Jalur hukum dipilih sebagai media untuk menyampaikan keberatannya terhadap hasil Pemilihan Umum 2019.
Calon presiden Joko Widodo menyambut baik rencana tersebut sebagai langkah yang tepat.
"Saya sangat menghargai apabila Pak Prabowo, Pak Sandi ke MK. Itu memang sebuah proses sesuai konstitusi, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki," kata Jokowi di Kampung Deret Johar Baru, Jakarta, Selasa, (21/5).
Baca juga: Tujuan Demo 22 Mei Dipertanyakan
Dalam jumpa pers, pada Selasa (21/5) di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Prabowo menegaskan penolakan terhadap seluruh hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa dini hari.
"Pihak paslon 02 akan terus melakukan upaya yang konstitusional dalam rangka membela kedaulatan rakyat," ujarnya.
Jokowi mengaku sejak pencoblosan suara pada 17 April sudah ingin bertemu Prabowo. Namun, pertemuan tersebut urung terjadi hingga hari ini.
"Mungkin belum ketemu waktunya. Yang jelas kami ingin terus bersahabat, terus bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno dan seluruh pendukung yang ada," ujar Jokowi. (OL-1)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved