KPK Sarankan Jokowi Pilih Menteri yang Berintegritas

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengimbau menteri kabinet periode 2019 - 2024 di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, untuk selalu mengedepankan prinsip zero tolerance pada korupsi.

"Harus zero tolerance (terhadap korusi). Dengan begitu kita di situ tegas, bahwa sekecil apapun pelanggaran  harus ada sanksinya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara zero tolerance barulah kemudian kita bisa mendekati apa yang disebut strategi nasionalnya," kata Saut usai melakukan diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa (21/5).

Selain itu, sosok yang berintegritas juga dinilai perlu dijadikan dasar pengangkatan menteri. Menurutnya, hal itu dapat dilihat melalui keseharian dan rekam jejaknya.

Apabila menteri yang masuk dalam kabinet beringritas, lanjut Saut, bukan lagi sebuah keniscayaan impian kesejahteraan rakyat Indonesia akan terwujud.

"Ini kan datang dari menteri yang mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari penegakan hukum, kesehatan, pertanian, pangan, dan seterusnya," tukasnya.

Perihal dengan usulan zaken kabinet, Saut menyambutnya dengan positif. Namun, kata dia, pemilihan menteri harus murni dari pilihan presiden sendiri karena itu merupakan hak prerogatif pemimpin negara.

"Kalau kita mau bicara prerogratif, itu sebaiknya ditentukan sendiri, lagipula untuk mencari tahu tentang seorang Indonesia itu nggak susah kok, mencari orang berintegritas atau tidaknya," kata Saut.

Pemilihan Menteri berdasarkan keahliannya, kata Saut, bisa jadi solusi yang selama ini memang diimpikan oleh rakyat Indonesia. Meskipun diakui memang memilih itu lebih sulit ketimbang mencari yang hanya berintegritas saja.

Itu dikarenakan seorang menteri akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, "Itu kan dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya integrity, tapi juga dia mengerti hal-hal yang lebih teliti tentang yang dia kerjakan," tandas Saut. (A-3)