Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke tahap penuntutan untuk dua orang tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Karakatau Steel (Persero).
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka ke penuntutan tahap dua, untuk dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel, dengan tersangka KSU (Kenneth Sutarja) Pengusaha PT Grand Kartech dan KET (Kurniawan Eddy Tjokro) karyawan swasta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (21/5).
Dua tersangka itu direncanakan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Rencana sidang akan dilakukan di PN Jakpus," tutur Febri.
Dalam penyidikan ini, KPK setidaknya telah memeriksa 33 orang saksi dari berbagai unsur. Pada perkara yang sama, KPK juga memperpanjang masa penahanan kepada Alexander Muskitta dan Wisnu Kuncoro.
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 22 mei 2019 sampai dengan 20 juni 2019 untuk dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel dengan tersangka WNU dan AMU," ujar Febri.
Kasus dugaan suap ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (22/3). Saat itu, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
Mereka ialah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero), Wisnu Kuncoro (WNU) dan pihak swasta, Alexander Muskitta (AMU) sebagai tersangka penerima. Sementara sebagai pemberi suap pihak swasta, Kenneth dan Eddy Tjokro.
KPK menduga Alexander meminta uang senilai 10 % dari total nilai kontrak proyek kepada PT Grand Kartech dan Group Tjokro. Adapun proyek yang bakal dilaksanakan itu bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.
Permintaan itu diduga dilakukan Alexander mewakili Wisnu. KPK menduga ada uang Rp50 juta dari Kenneth serta US$4 ribu dan Rp45 juta dari Kurniawan. Dari uang yang telah diterima itu, sebanyak Rp20 juta diduga telah diserahkan Alexander kepada Wisnu. (A-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved