Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berencana menarik semua saksi dalam proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan hasil Pemilu 2019 tetap sah sekalipun tanpa kehadiran saksi dari Kubu BPN.
"Tidak ada aturan yang melarang. Sah saja. Itu hak politik BPN menarik saksi dari rekapitulasi nasional. Yang jelas, penarikan saksi BPN tidak akan membuat langit runtuh, tidak pengaruhi apapun. Hasil pemilu tetap legitimate," ujar Adi kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).
Namun, ia berpendapat sikap BPN tidak dewasa. Kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 itu dinilai tidak siap kalah dan hanya siap menang. Padahal, demokrasi mensyaratkan siap menang dan siap kalah. "Opsinya hanya ada dua itu," lanjutnya.
Ia mengakui penarikan saksi oleh BPN memang berpotensi menciptakan instabilitas politik, karena membangun opini agar rakyat tidak percaya hasil pemilu. Tapi, lanjut dia, KPU sudah dijamin undang-undang dan keabsahan hasil rekapitulasi tidak akan gugur.
Di tempat terpisah, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menambahkan ada atau tidak ada saksi pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 tetap jalan. "Rekapitulasi tetap sah dan kita terus diawasi oleh Bawaslu RI dalam rekapitulasi kita," kata Evi.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang curang, yang dilakukan KPU.
Prabowo menduga telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu mulai dari masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam Simposium Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, seusai simposium nasional tersebut mengatakan sikap tersebut diambil karena BPN Prabowo-Sandi menuding ada kecurangan di Pemilu Presiden 2019.
"Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo di Hotel Grand Sahid Jaya ketika itu. (Ins/A-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved