Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menjanjikan pemerintahan yang efektif bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024. Sebab, mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai partai KIK.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, partai-partai pendukung pemerintah tidak akan menghambat kebijakan Jokowi-Ma'ruf. Kekuatan partai politik KIK, kata Ace, semakin dominan menguasai DPR RI.
“Insya Allah dengan konfigurasi seperti ini Pemerintahan Jokowi-Kyai Ma’ruf akan semakin efektif untuk membawa Indonesia maju,” kata Ace saat dihubungi, Minggu (12/5).
Ace menambahkan, di bawah dukungan KIK juga akan semakin solid untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin. Menurutnya, Jokowi-Amin akan semakin fokus membawa Indonesia tanpa khawatir adanya tekanan politik di parlemen.
“Kalau DPR dikuasai secara mayoritas oleh pemerintahan Pak Jokowi ya tentu akan lebih efektif proses pengambilan keputusannnya," ujar Ace.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini partainya akan memimpin DPR pada 2019-2024. Keyakinan itu didasarkan atas perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019.
Baca juga: Partai Koalisi Prabowo akan Kaji Kembali Nasib Demokrat
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun PDIP dari hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, partai berlogo kepala banteng diprediksi mendapatkan 133 kursi di parlemen.
Atas hasil itu, Hasto mengklaim, untuk sementara PDIP diprediksi mendapatkan kursi Ketua DPR. Menurut Hasto, berdasarkan revisi aturan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang memutuskan partai pemenang Pileg akan mendapatkan kursi Ketua DPR. Sedangkan posisi Wakil Ketua DPR akan diisi oleh partai-partai yang mendapat perolehan suara terbanyak setelah PDIP. Keempat partai tersebut adalah Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra.
Artinya, kata Hasto, kursi pimpinan DPR dikuasai partai KIK.
“Dengan demikian Pemerintahan ke depan, akan jauh lebih stabil, lebih efektif, karena kuatnya dukungan di Parlemen. Yang menggembirakan komposisi 5 pimpinan DPR itu adalah 4 dari Koalisi Indonesia Kerja, dan 1 Partai Gerindra dari partai pendukung Prabowo," ungkap Hasto. (OL-7)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved