Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait kasus suap dana alokasi khusus (DAK) kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.
"Hari ini penyidik dijadwalkan memeriksa BBD sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap penggunaan dana alokasi khusus kota Tasikmalaya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan resminya, Kamis (9/5).
Sebelumnya, April lalu, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka lantaran diduga memberi uang senilai Rp400 juta terkait dengan pengurusan DAK Kota Tasikmalaya kepada pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan kawan-kawan.
Yaya diduga menawarkan bantuan terkait pengurusan alokasi DAK, Budi pun bersedia memberikan fee kepada Yaya bila membantunya. Kemudian, bidang yang diajukan oleh Budi kepada Kementerian Keuangan ialah jalan, irigasi dan rumah sakit rujukan.
Baca juga: KPK Kantongi Percakapan Menag dengan Romi
Pada 21 Juli 2017, Budi menemui Yaya di Kementerian Keuangan. Pada pertemuan itu, Budi diduga memberi Rp200 juta kepada Yaya. Kemudian pada 3 April 2018, Budi kembali memberikan uang kepada Yaya senilai Rp200 juta.
Atas dugaan itu, Budi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/01 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved