Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Bara Hasibuan meminta kader PAN yang membuat petisi untuk memecat dirinya dari partai, belajar sejarah terlebih dahulu.
Ia mengatakan sebelum mengeluarkan petisi, baiknya segenap kader partai harus mengetahui posisi PAN selama ini di kancah perpolitikan Indonesia.
"Saya meminta mereka yang ingin saya dipecat untuk belajar dulu sejarah. Saya ikut mendirikan partai ini pada Agustus 1998, saya mengerti betul kenapa partai ini didirikan, fondasi dasarnya apa nilai nilai dasarnya apa," kata Bara ketika ditemui di D'Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Menurutnya, apa yang ia lakukan dengan menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah sebagai sikap untuk menjaga akal sehat dan nilai kewajaran yang selama ini ditanamkan di tubuh partai.
"Saya juga melakukan itu semua untuk memperkuat soul jiwa dari partai ini," tandas Bara.
Maka dari itu, ia mempersilakan kepada siapa saja yang ingin memecatnya dari partai. Hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan panggilan dari Dewan Kehormatan partai dan menerima surat resmi atas sikapnya yang berseberangan tersebut.
Baca juga: DPW PAN Sultra Dukung 01, Bara Hasibuan: Itu Realitas di Daerah
Sebelumnya, beredar sebuah petisi di aplikasi pesan Whatsapp yang berisi daftar nama pengurus PAN dari pusat hingga daerah. Mereka meminta DPP PAN untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan Wakil Ketua Umum sekaligus keanggotaan dalam PAN karena sikap politiknya yang berbeda dari keputusan Rakernas partai, yakni mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (X-15)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved