Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERDASARKAN hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei ada 9 parpol lama hasil Pemilu 2014 yang kembali mengisi kursi di DPR.
Jika DPR hasil Pemilu 2019 mayoritas diisi oleh anggota hasil pemilu sebelumnya, maka kinerja mereka diprediksi tidak mengalami perubahan signifikan.
Demikian dikatakan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadijono disela-sela diskusi Evaluasi Pileg dan Potret Parlemen Baru, di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (25/4).
Menurut dia, 9 parpol lama yang bakal melenggang ke Senayan ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, NasDem, Demokrat, PAN, dan PPP.
"Jika dugaan ini benar, maka mereka akan berpotensi mengabaikan jerih payah para petugas di TPS, bahkan tidak menghargai para pahlawan demokrasi yang gugur dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak 2019," ujarnya.
Baca juga : Pileg 2019 Dinilai Milik Partai NasDem
Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 dinilai sangat buruk. Catatan itu, sambung dia, terlihat dari banyaknya rancangan undang-undang (RUU) yang belum dituntaskan.
Hingga Maret 2019, dari total 245 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas hanya 25 RUU saja yang akhirnya disahkan menjadi UU.
Bahkan, selama 2018 DPR juga berulang kali memutuskan perpanjangan pembahasan RUU. Padahal, menurut Pasal 143 Tata Tertib DPR, durasi waktu pembahasan RUU menjadi UU maksimal tiga kali masa sidang.
Namun, terang dia, dalam kenyataannya pada akhir masa sidang dan atas permintaan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas RUU, rapat paripurna DPR selalu saja menyetujui perpanjangan waktu pembahasan tanpa disertai alasan yang jelas.
"Ada 17 RUU yang telah diperpanjang waktu pembahasannya lebih dari 5 kali masa sidang. Bahkan, ada RUU yang dimintakan perpanjangan waktu pembahasannya lebih dari 10 kali masa sidang, yaitu RUU KUHP dan RUU Wawasan Nusantara," pungkasnya. (OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved