Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut segala dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan ujung tombak jalannya pemilu yang adil.
Dugaan adanya surat suara tercoblos di Malaysia, menurut Fadli, itu merupakan hal serius. KPU dan Bawaslu, kata dia, tidak boleh menanggap remeh temuan tersebut. Ia menyebut kalau terbukti benar ada kecurangan surat suara tercoblos tersebut, itu merupakan sebuah skandal dalam jalannya demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Pengamat Duga Surat Suara Tercoblos di Malaysia Rekayasa
"Saya kira pengusutan terhadap skandal demokrasi ini harus dituntaskan dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," ujar Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Meski KPU telah menyatakan temuan itu tidak mengganggu pemungutan suara dan penghitungan di Malaysia, Fadli tetap meminta KPU tidak menyudahi begitu saja temuan itu. Penelusuran harus dilakukan untuk mencari dalang dugaan kecurangan tersebut.
"Memang tidak dihitung tetapi tindakan pelanggarannya yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya menurut saya harus diusut. Tidak bisa dianggap lalu," ujar Fadli.
Baca juga: Jokowi Minta Informasi Surat Suara di Malaysia Diklarifikasi
Ia berharap KPU dan Bawaslu bisa bertindak cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga dugaan masalah-masalah dan segala bentuk kecurangan di lokasi lain.
Seperti diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur menemukan adanya surat suara tercoblos di Malaysia. Namun, Bawaslu belum bisa memastikan jumlah surat suara yang tercoblos tersebut. Investigasi masih dilakukan untuk menelusuri lebih jauh temuan tersebut. (OL-6)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved