Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Wahyu Kristianto mengakui menerima Rp600 juta untuk mengurusi dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga.
Uang itu sebagian uang suap dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Namun, Wahyu menegaskan uang tersebut sudah dikembalikan ke KPK.
Hal itu diungkapkan Wahyu saat menjadi saksi sidang kasus dugaan suap Taufik Kurniawan di Pengadilan Tipikor Semarang. Wahyu menjadi saksi bersama empat orang lainnya, yaitu kader PAN Rachmad Sugiyanto, Kadinas PU Purbalingga Setiadi, Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi, dan kontraktor asal Purba-lingga Samsu Rizal Hadi alias Hadi Gajut.
Dalam kesaksian Wahyu, ada pertemuan antara Taufik dan Bupati Purbalingga, Tasdi, dengan dirinya ikut hadir dan membicarakan soal DAK. Pertemuan itu terjadi antara April atau Mei 2017 di Pendopo Kabupaten Purbalingga. "Seingat saya Pak Tasdi minta untuk diusahakan tambahan anggaran untuk pembangunan di Purbalingga."
Dalam pertemuan itu, menurut Wahyu, juga dibicarakan soal fee 5%-6% yang akan diberikan jika DAK bisa di-urus terdakwa. Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya, tapi terdakwa sudah tidak ikut dalam pertemuan setelah itu karena menunjuk Wahyu Kristianto untuk menanganinya.
Hadi Gajut kemudian ditunjuk sebagai pihak yang akan memberikan fee 5% dari DAK yang bisa diuruskan sebesar Rp40 miliar. Uang fee yang dapat dikumpulkan dari rekanan penyedia barang jasa sebesar Rp1,2 miliar, yang kemudian diserahkan kepada Wahyu Kristianto.
Penyerahan uang itu terjadi pertengahan Agustus 2017 di rumah Wahyu di Mandiraja Wetan, Banjarnegara. Di Hotel Asrilia Bandung, Wahyu bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut.
Namun, Wahyu diminta menyerahkan Rp600 juta kepada Haris Fikri yang disebut sebagai tenaga ahli Taufik. Kemudian terdakwa memberikan Rp600 juta sisanya kepada Wahyu sebagai uang operasional.
Wahyu membenarkan adanya commitment fee yang harus diberikan dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Purbalingga.
"Dalam pertemuan pertama Pak Taufik menyampaikan soal commitment fee sebesar 6%,'' katanya.
Tujuh kontraktor
Tujuh pengusaha konstruksi di Purbalingga bersama-sama mengumpulkan uang Rp1,2 miliar yang selanjutnya diberikan kepada Taufik. Hal itu diungkapkan Komisaris Utama PT Iza Jaya Abadi, Samsurijal Hadi, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi terhadap politikus PAN itu.
Menurut Hadi, besaran uang yang diberikan para kontraktor itu bervariasi. Hadi mengaku berkontribusi Rp300 juta untuk uang yang akan diberikan kepada Taufik itu. "Ini atas perintah Bupati Tasdi, diberikan ke Wahyu Kristianto."
Sekda Kabupaten Purba-lingga Wahyu Kontardi membenarkan kontribusi yang harus diberikan 5%-7% dari DAK yang dicairkan. (Ant/P-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved